Nasional

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Minta Saran WHO Terkait Penyuntikan Vaksin COVID-19

Bandung, Giwangkara – Sebanyak 9,1 juta warga di Republik Indonesia rencananya akan divaksinasi pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen vaksin luar negeri.

Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengatakan, pihaknya mengajukan alokasi bagi 3 juta warga Jabar khususnya untuk daerah epidemiologi tinggi yakni Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi ).

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun pekan ini akan menggelar simulasi vaksinasi COVID-19 di Kota Depok untuk mengecek kesiapan sekaligus sebagai respons cepat terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat.

Selain itu, dalam setiap kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19, Ridwan Kamil juga meminta masukan dari para ahli, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk rencana vaksinasi COVID-19 di Indonesia, khususnya Jabar.

“Kalau boleh, saya ingin mendapatkan ilmu dengan akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek,” kata Ridwan Kamil saat mengikuti briefing ahli bersama Diah Satyani Saminarsih (Penasihat Senior WHO) dan Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU (K) (Guru Besar UI) melalui video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (20/10/20).

Dengan masukan dari WHO, lanjut Ridwan Kamil , sebagai pejabat publik ia bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait tata cara penyuntikan vaksin yang tepat.

“Jadi ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan secara rasional,” ucap Ridwan Kamil .

Dalam agenda tersebut, Ridwan Kamil juga membahas peran penting puskesmas dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Jabar.

Ia mengatakan, reformasi puskesmas perlu dilakukan agar kesehatan masyarakat dapat dilayani lebih baik.

Selain itu, dalam penanggulangan COVID-19 di Jabar, Ridwan Kamil berujar, pihaknya fokus pada wilayah Bodebek dan Bandung Raya sebagai daerah penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Jabar.

“Energi dan anggaran Jabar dalam jangka pendek (untuk penanggulangan COVID-19) akan fokus di Bodebek,” ujar Ridwan Kamil .

Kepada para ahli dalam memesan video tersebut, Ridwan Kamil juga memaparkan prinsip Jabar dalam menanggulangi pandemi global COVID-19 di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

“Sifat pengelolaan pandemi (COVID-19) di Jabar memiliki lima prinsip yang dijalankan,” kata Ridwan Kamil .

Prinsip yang pertama adalah proaktif. Ridwan Kamil berujar, Jabar menerapkan pemerintahan yang proaktif karena wilayah Indonesia sangat besar sehingga pemerintah daerah harus mampu membuat keputusan secara cepat.

Kedua, transparan. Di Jabar, keterbukaan informasi salah satunya dilakukan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar).

Ketiga, Jabar menggunakan kepemimpinan ilmiah sehingga setiap keputusan dibuat berdasarkan masukan para ahli.

Keempat, inovatif. Ridwan Kamil menjelaskan, Jabar mampu menggerakkan seluruh industri untuk fokus melawan pandemi, antara lain dengan adanya fasilitas pengelolaan limbah untuk limbah COVID-19 hingga membuat ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD).

Prinsip kelima adalah kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19 di Jabar secara cepat dan tepat.

Adapun saat ini, pengetesan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilalukan di Jabar sudah memenuhi standar WHO yakni terhadap 1 persen dari total populasi.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Selasa (20/10) pukul 21:00 WIB, terdapat 502.993 tes PCR di Jabar. Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar, total penduduk Jabar per 2019 adalah 49,3 juta jiwa.

Sementara itu, guru besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU (K) berkata akan memulai penelusuran dan pengujian di puskesmas.

Ia mencontohkan, puskesmas memiliki peran krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 di Thailand. Akmal mengatakan, Thailand memiliki sekitar 10 ribu puskesmas untuk 70 ribu penduduk. Sementara Indonesia memiliki 10.300 puskesmas untuk 260 juta penduduk.

“(Puskesmas) itu kekuatan kenapa mereka (Thailand) bisa mencegah dan dini COVID-19. Mereka istilahkan puskesmas mereka punya kemampuan untuk mencegah (COVID-19),” tutur Akmal.

“Jadi kami usulkan tracing dan pengujian dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan,” tambahnya.

Menurut Senior Advisor WHO asal Indonesia, Diah Satyani Saminarsih, puskesmas adalah kunci untuk mengendalikan pandemi dari hulu karena memiliki jejaring yang sangat luas.

“Investasi di puskesmas, layanan kesehatan dasar, akan menopang kesehatan suatu negara,” ujar Diah.

Ia menyarankan agar pemerintah dapat mengoptimalkan peran strategis puskesmas dalam penanganan COVID-19.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close